Berjuang Tanpa Batas
Headlines News :

Bebas

Bebas

FREE WEST PAPUA

FREE WEST PAPUA

BERITA TERKINI

WPLO Sedang Melobi Di Negara-Nagara Anggota PBB

Written By OF28 BLVCK on Selasa, 23 Mei 2017 | Selasa, Mei 23, 2017


Foto bersama dengan General West Papua Liberation Organization (WPLO) Mr Jhon Anari (kanan) dan Duta Besar New Zealand Mr Philip Taula (kiri) foto doc/John
New York, KABARMAPEGAA.com - West Papua Liberation Organization (WPLO)  sedang Lobby organisasi tingkat Internasional  didalam Markas Besar PBB  di New York, Amerika Serikat. Kami teruskan lobby ke Negara-negara anggota (PBB) , agar ada dukungan terhadap perjuangan Papua Barat menuju pembebasan melalui Decolonization, dan sekarag ini langkah pertama New Zealand sudah mendukung , kata  General  (WPLO) Mr John Anari,  pada awak media ini Senin  (22/05/17 pagi ini. 

John Anari Selaku General West Papua Liberation Oraganization (WPLO)  juga, mengirimkan sebuah penjelasan singkat kepada media ini bawah, ” Di awal pertemuan ini, Dubes New Zealand Mr Philip Taula menjelaskan bahwa New Zealand mendukung integritas Indonesia kecuali masalah Hak Asasi Manusia (HAM) karena tindakan Indonesia  dilakukan terhadap West Papua tidak memanusiawi. 

Kata Anari,  akar pokok penyebab pelanggaran HAM di West Papua yaitu pelanggaran piagama PBB Pasal 73e dan Resolusi PBB No. 44/V oleh PBB, America and Indonesia. Setelah itu beliau begitu terkejut ketika mendengar penjelasan akar pokok penyebeb konflik di Papua, sehingga beliau menyatakan bahwa mereka baru paham tentang tugas PBB yang sengaja dilupakan karena kepentingan Businessman America.”Jelanya.

"Dan harapan kami akan berkonsultasi dengan pemerintah mereka untuk mengubah arah politik luar negeri  New Zealand, supaya bisa nantang di PBB dengan tegas berdasarkan dengan alasan itu,”Tambahnya. 

Jhon, menambahkan juga, yang punya dokumen  rahasia gedung putih penipuan terhadap orang Papua ada di tangan saya (WPLO), dengan harapan itu kami siap lobby Negara-negara Anggota PBB sebelum sidang umum PBB bulan September mendatang ini," Tutupnya. 

Kemudian WPLO atau yang dalam bahasa Indonesia-nya, Organisasi Pembebasan Papua Barat (OPPB) adalah Organisasi yang bertujuan Mempromosi Hak Bangsa Papua Barat Untuk Menentukan Nasibnya Sendiri berdasarkan pasal 3 dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Asasi Masyarakat Pribumi melalui Resolusi Majelis Umum PBB nomor: A/Res/61/295 pada Sidang ke-61 Tanggal 13 September 2007 serta Kovenan International tentang Hak-hak Sipil & Politik Pasal 1.

Pada tahun 2016 ini, WPLO mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya melalui forum yang disebut United Nation Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). UNPFII adalah badan koordinasi pusat PBB untuk hal-hal yang berkaitan dengan keprihatinan dan hak-hak masyarakat pribumi di dunia. Pada kesempatan itu, John Anari selaku pimpinan WPLO telah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua.  

Liputor:  Mesak Kedepa/KM
 
Sumber: KabarMepegaa.com

Mr Sogavare: Bulan Desember Papua Barat Siap Untuk Keanggotaan Penuh di (MSG)

Written By OF28 BLVCK on Minggu, 09 Oktober 2016 | Minggu, Oktober 09, 2016

Laporan pernyataan dari Vanuatu Papua Barat siap untuk diberikan keanggotaan penuh dari Melanesian Spearhead Group (MSG) pada bulan Desember mendatang.
Dirilis sesuai The Daily Post, diumumkan oleh ketua  MSG, ia juga sebagai PM Solomon Islands Manasye Sogavare , di Port Vila pada pertemuan dengan perwakilan Rakyat Papua Barat dalam pekan ini.
MSG Sekretariat di Port Vila, Vanuatu
MSG Sekretariat di Port Vila, Vanuatu Foto: RNZI / Jamie Tahana
Lanjut Mr Sogavare, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru gerakan FLNKS akan mengakui Papua Barat masuk sebagai anggota penuh di MSG pada KTT berikutnya di laksanakan di Vanuatu walaupun jika Papua Nugini dan Fiji menjauh.
KTT MSG direncanakan untuk pekan lalu dibatalkan tanpa alasan yang diberikan setelah sudah ditangguhkan pada awal tahun.
Gerakan untuk Papua Barat diwakili Organisasi ULMWP  kami telah berusaha untuk menjadi anggota penuh dari MSG yang tahun lalu membuat Indonesia sebagai anggota asosiasi.
Setelah itu ketua  organisasi Asosiasi solidaritas Pembebasan West Papua  Pastor   Allan Nafuki mengatakan jika Fiji dan Papua Nugini tidak muncul untuk pertemuan puncak berikutnya, tiga anggota lain tidak akan memiliki pilihan lain kecuali untuk pergi ke depan dan memilih Papua Barat menjadi anggota penuh di MSG.
Pastor Nafuki menambahkana, Kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Indonesia di Papua Barat dibesarkan oleh beberapa negara Kepulauan Pasifik di PBB bulan lalu, memicu kecaman dari Jakarta atas dugaan campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia.
Posted by: Kedepa

ULMWP : West Papua Bergerak Maju Menuju Sebuah Negara

Written By OF28 BLVCK on Rabu, 13 Juli 2016 | Rabu, Juli 13, 2016

 
Sekjen ULMWP Octovianus Mote, Juru Bicara ULMWP (Benny Wenda) dan anggota ULMWP Rex Rumakiek saat upacara penerimaan delegasi ULMWP oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pasifik untuk West Papua – Jubi/Victor Mambor


Honiara, Jubi – Perjuangan bangsa Papua Barat saat ini mulai bergerak maju dari tahap advokasi menuju tahap membangun negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Honiara kepada sejumlah wartawan.

“Saat ini kami harus bergerak maju membangun sebuah negara. Ini untuk mendapatkan dukungan internasional dalam penentuan nasib sendiri,” kata Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, Rabu (13/7/2016).
Bangsa Papua, sebagai bangsa yang besar dan memiliki tanah yang besar harus mempersiapkan diri untuk membantu rakyat Melanesia dan Pasifik yang hidup di pulau-pulau kecil yang mungkin saja akan menghadapi masalah dengan dampak perubahan iklim.

Pertemuan para pemipin MSG teleha mulai pada hari ini taggal 13/07/16 di Honiara
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bangsa Papua harus mengambil peran dalam pembangunan ekonomi, pembangunan kapasitas pekerja medis, dokter hingga upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” ujar Mote.
Menurutnya, saat ini bangsa dan rakyat Papua memiliki kapasitas untuk membantu bangsa dan rakyat Pasifik dan Melanesia.
Terpisah, Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda berharap ULMWP mendapatkan status anggota penuh di Melanesia Spearhead Groups (MSG).
“Kami optimis. Saat ini dukungan dari bangsa-bangsa Melanesia dan Pasifik sangat kuat. Ini memberikan harapan besar bagi kami untuk menjadi sebuah negara bebas,” kata Wenda.
Ia menambahkan, perjuangan saat ini bukan untuk dirinya atau para pejuang Papua Merdeka, namun untuk masa depan bangsa dan rakyat Papua.
“Perjuangan ini, perjuangan bangsa dan rakyat Papua agar bisa bebas dari penindasan Indonesia,” kata Wenda.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manaseh Sogavare, kepada wartawan usai pertemuan Pacific Islands Development Forum (PIDF) menggambarkan perjuangan bangsa dan rakyat Papua sebagai perjuangan yang menarik perhatian bangsa-bangsa Melanesia dan Pasifik.
“Kesadaran bangsa Papua Barat sebagai bagian dari Melanesia dan Pasifik serta kesadaran untuk membantu bangsa-bangsa Pasifik yang menghadapi ancaman perubahan iklim adalah langkah positif karena menunjukkan kepada Indonesia bahwa Bangsa Papua sangat serius dalam memandang dirinya dan siap dalam mengelola kekeyaan sumberdaya alamnya,” jelas Sogavare.

Sogavare menambahkan, MSG Summit akan membahas aplikasi ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG agar bangsa Papua Barat bisa menyelesaikan masalah dengan Indonesia, terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terus menerus di Papua.
“Kepedulian masyarakat internasional terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua juga ditunjukkan oleh Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea, Fiji dan Vanuatu baik pemerintah maupun masyarakat sipilnya. Saat ini masalah Papua mendapatkan momentumnya,” kata Sogavare. (*)

Sumber:
http://tabloidjubi.com/2016/07/13/ulmwp-west-papua-bergerak-maju-dari-advokasi-menuju-sebuah-negara/
 

Juru Bicara ULMWP Benny Wenda Tiba di Honiara Kepulauan Solomon

Written By OF28 BLVCK on Sabtu, 09 Juli 2016 | Sabtu, Juli 09, 2016

Juru Bicara ULMWP  Benny Wenda Tiba di Honiara, kepulauan Solomon  (Pic Sebby Sambom)

Solidaritas Kepulauan Solomon  Free West Papua Menjemput Juru Bicara ULMWP  Benny Wenda, Amatus Douw & Peter
Juru Bicara ULMWP  Benny Wenda, Amatus Douw & Petermenjemput di Bandara  Henderson  Honiara (pic Sebby Sambom


Solidaritas Kepulauan Solomon  Free West Papua Menjemput Juru Bicara ULMWP  Benny Wenda, Amatus Douw & Peter

Juru bicara ULMWP (Benny Wenda, Amatus Douw dan seorang pendukung Papua Merdeka tiba di Bandara Internasional Honiara pada pukul 1:40 Siang ini tanggal 9 Juli 2016. 

Dalam kedatangan ini, Solomon Islands in Solidarity fro Free West Papua telah melakukan penjemputan di Bandara Internasional di Honiara dengan menanimpilkan spanduk, Bendera Bintang Fajar. 

Solomon Islands  Solidaritas kerja keras, siang dn malam untuk melakukan dukungan, dimana memasang Spanduk yang bertuliskan selamat datang,  dan juga poster-poster bendera Bangsa Papua yaitu Bintang Fajar dan juga bendera Bangsa Solomon Islands di ruas jalan utama dari Bandara ke Ibu  Kota Honiara. 

Spabduk utama yang telah di pasang di Bandar Internasional di Honiara, telah diturunkan oleh sekuriti Airport, dicurigai atas permintaan Konsulat Indonesia atas kerja sama dengan seorang Polisi.

Tetapi, dipasang kembali.  Perang mulut terjadi antara Polisi dan Pendukung Papua merdeka di  Honiara, karena Spanduk Selamat datang itu dipasang atas petunjuk Perdana Menteri Slomon Islands Hon. Menasseh Sogavare. 

Hampir 90% Delegasi Papua barat telah tiba dalam keada aman dan sehat. Semangat Solidaritas yang luar biasa di Solomon Islands. Sudah satu minggu Solidaritas kerja kerjas untuk Papua harus menjadi anggota penuh di forum MSG. 

Demikian info terkini dari Hoiara, Solomon Islands.


Oleh: Sebby Sambom

West Papuan Human Rights Defender
(Former West Papuan Political Prisoner)

Indonesian Densus88 police shoot dead student, reports West Papua Media

Written By OF28 BLVCK on Rabu, 29 Juni 2016 | Rabu, Juni 29, 2016

Police in Nabire in the Indonesian-ruled province of West Papua carry the body of teenager Oen (Owen) Pekei, to a pickup truck after he was shot dead. Image: West Papua Media
Australian-supported Indonesian police special forces have shot dead a teenage Papuan high school student in central Nabire city, West Papua, reports West Papua Media.
The shooting took place on Monday in an “apparently premeditated ambush without provocation, according to credible reports and witnesses from the scene”.
The student was unarmed , reports West Papua Media.
Oen (Owen) Pekei ... the 18-year-old student who was allegedly shot by Indonesian special forces police on Monday. Image: West Papua Media/
Oen (Owen) Pekei … the 18-year-old student who was allegedly shot by Indonesian special forces police on Monday. Image: West Papua Media/UmagiNews
Local independent media in Nabire, UmagiNews, are reporting that the extrajudicial killing occurred as the high school students were passing by the heavily armed police patrol near a roundabout in central Nabire.  
West Papua Media stringers have confirmed these reports.
Oen (Owen) Pekei, 18, a student from class 2, YPPGI (Senior High School) Karang Mulia Nabire West Papua, was shot dead at 5pm local time, Monday, after being chased by at least three vehicles full of heavily armed, militarised police, according to witnesses.
One witness, whose name has been withheld for protection, told UmagiNews that Pekei was seen riding on a motorbike carrying a noken bag bearing the outlawed Morning Star pro-independence symbol.

Police gave chase
 
Police gave chase with three motorbikes, three unmarked police vehicles, and a truck full of fully armed and armoured Densus88 anti-terror police in balaclavas joined the chase.
Pekei was herded into an ambush area, where more Densus88 armed members of the police were awaiting him at three points, according to the witness.

Pekei was then shot in front of the new city complex at the Nabire regent’s office, allegedly from several directions simultaneously.
UmagiNews has published a series of diagrams given by witnesses showing from where different armed units shot Pekei.
One shot from Telkom head office, the second from within the memorial monuments, and the third from the D88 cars of Dalmas Porles Nabire.

Unconfirmed reports seen by West Papua Media stringers allege that among the shooters, both waiting and chasing Pekei, were a heavily armed patrol of black clad special forces police belonging to the Australian-trained and funded counter-terror unit Special Detachment (Densus) 88.

Densus88 has been used extensively for several years to conduct extremely violent repression against Papuan civilians engaged in peaceful acts of free expression, and is currently deployed heavily across Papua, whilst still receiving funding and training from the Australian Federal Police.
Motive unclear
The motive for shooting is not clear, however police have denied – in the military run colonial media outlet Nabire_Net  – that they shot Pekei, claiming instead that he died in hospital after hitting his head during the crash.

West Papua Media has published photos of Pekei – provided for publication by his family with permission – showing the entry wound caused by a bullet, which is inconsistent with road impact at low-speed. Warning: Images on this weblink may be distressing for some.
However, human rights observers told UmagiNews that questions arose that if Pekei was considered a road accident victim who was unconscious, why he was dumped in the mortuary instead of receiving an attempt to revive him in the emergency room of the hospital.
Other circumstances surrounding the shooting have not been confirmed at time of writing, and Indonesian police in Nabire have refused to answer phone and SMS messages from West Papua Media and local stringers.
A human rights monitor in Nabire who exposed the news observed that the “Motive appears unknown (as) conducted by the police, but people of Papua demand the Indonesian state carries out a just ‘crack down’ on any human rights violations that occurred”.
This shooting is not the first time an event like this has occurred. On 5 December 2014, the Bloody Paniai incident occurred that left four unarmed Papuan teenagers dead and 17 more Papuans injured when the Indonesian army and police opened fire on peaceful protesters in Paniai. 

Some Papuans who gathered outside the Regent’s office after the killing told UmagiNews that they “questioned the Indonesian government’s seriousness in resolving human rights violations by the Indonesian military”.
“Bloody Nabire has returned, the security apparatus of the Republic of Indonesia is shooting the indigenous people of West Papua, using the tools of State (guns)”.

Source:http://asiapacificreport.nz/2016/06/29/indonesian-densus88-police-shoot-dead-student-reports-west-papua-media/  

Source:http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/307624/conflicting-reports-over-papuan-teen-death

Report: M Kedepa

Luhut Aktor, Masalah HAM Perlu Ada Pihak Ketiga

Written By OF28 BLVCK on Sabtu, 11 Juni 2016 | Sabtu, Juni 11, 2016

"Skenario Luhut Pandjaitan mengatasi HAM di Papua Barat harus ada pengawasan Dari Pihak ke tiga."




Oleh, Mesak Kedepa
Opini, --Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan adalah aktor utama pemain sandiwara di pasifik selatan berbasis wilayah Papua Barat untuk menggagalkan isu pembebasan West Papua yang gemanya telah berada di arena internasional, yang sekarang telah dibentuk tim pencarian dan penyelesaian Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat. Hal itu bilah tidak ada pengawasan dari komite HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berarti itu bukan solusi bagi untuk menyelesaian HAM di Papua Barat, tetapi untuk mencari perhatian terhadap Negera-negara cerdik di mata internasional bagi kepentingan pribadi di negaranya sendiri.
Dengan terjadinya kasus penembakan di tanah Papua, bukan muncul  hari ini.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)  telah dibentuk untuk masuk anggota penuh dirumpun Melanesian Spearhead Group (MSG) hal itu tim kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Salah konsep, tapi yang realita bersifar komprehensif masalah HAM  di Papua Barat mulai sejak 1 Desember 1961 hingga kini 2016.
Selama 54 Tahun, semua masalah pembunuhan kilat tanpa investigasi yang menyeluruh dan tidak pernah diselesaikan melalui hukum pengadilan HAM Nasional Indonesia yang ada.
Dengan ini rakyat Papua dengan tegas akan minta kepada  tim yang telah dibentuk untuk penyelesaian pelanggaran HAM di Papua Barat dan hal-hal yang perluh diketahui, antara lain: 

1) Tim yang dibentuk dengan syarat harus pengawasan dari komite Hak Asasi Manusia (HAM) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), agar sesuai dengan mekanisme hukum (HAM)  internasional yang berlaku.

 2) Luhut Menkopolhukam dibentuk tim pencarian pelanggaran HAM di papua Barat harus dikawal dengan tim pencarian fakta dari Pacific Island Forum (PIF) agar tidak adanya tercecer dengan berbagai masalah yang dibungkamkan oleh hukum yang tidak berguna di dikawasan Negara Indonesia. 

3) Harus ada surat persetujuan dari organisasi pergerakan United Liberation Movoment for West Papua (ULMWP) karena pergerakan ULMWP merupakan arah radikal bagi perjuangan pembebasa Bangsa Papua Barat menuju nasib sendiri, sudah ada persetujuan dari ULMWP  maka rakyat Papua mulai dari sorong hingga samrai buka tangan untuk tim pencarian kebenaran yang akan bentuk dibawah pimpinan Luhut, boleh masuk di Papua Barat. Tanpa ijin dari ULMWP bukan masalah HAM yang diselesaikan Papua Barat  tetapi kepentingan agenda bagi Nasional.

 4) Harus ada salah satu anggota delegasi dari rumpun Manalesian (MSG) karena Bangsa Papua Barat merupakan bagian dari MSG dan saat ini  sebagai anggota Observer. Beberapa minggu kedepan Papua Barat akan diterima sebagai anggota penuh di honai keluarga besar rumpun Manalesia di MSG. 

5) Tim yang dikirimkan sebagai tim pemantau dan bukti bahwa harus  kordinasi dengan wartawan (jurnalis) dari bertaraf internasional agar dunia tahu bahwa Pelanggaran Ham di Pasifik selatan barbasis Ras Manalesia di Papua Barat mulai dari 1 desember 1961 hingga 2016 selama 54 tahun telah selesaikan.
Rakyat Papua Barat sebagai Ras Manalesia dengan sikap yang tegas akan mempertanyakan di bawah Pimpinan Joko Widodo sebagai  Presiden Indonesia dan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), dan mulai dari sinergi institusi Eksekutif dari atasan hingga bawahan, dari institusi sinergi Legislatif dan institusi sinergi Yudikatif, kelalaian  negara terhadap bangsa Papua Barat serta Dunia bahwa dengan  alasan apa Indonesia beberapa kategori masukan dari Negara-negara dari Pasifik di bawah pimpinna PM Somon Island Manasseh Sogavare, dan ia juga sebagai ketua MSG,  serta beberapa Negara yang diminta untuk berdialog secara martabat. 
Namun hal itu tidak diterima oleh Indonesia padahal masukan yang sangat berguna bagi nusa dan bangsanya sendiri. Hal itu dengan alasan apa? 
Pada tahun 2014-2016 tim pencarian fakta dari Pasifik untuk kirim ke berbasis  Indonesia agar masalah HAM dan masalah-masalah  lain yang perlu untuk dibahas bersama, agar  setiap pelanggarannya berjalan dengan terstuktur dan tidak dibungkamkan, tapi Indonesia tidak ijinkan masuk di wilayah Indonesia dan tidak ada respon yang  bobot?
Beberapa bulan yang lalu Ketua Manalesia Spearhead Group (MSG)  Menasseh Sogavare dan beliau sebagai Perdana Menteri Somon Island, meminta untuk berdialog terkait dengan pelanggaran HAM berat terus terjadi  di Papua Barat, nanum permintaan tersebut tidak ada respon satupun dari Pemerintah Indonesia?
Dengan alasan apa wartawan (jurnalis) bertaraf internasional tidak ijinkan masuk di wilayah indonesia serta pasifik selatan berbasis ras manalesia di Papua Barat hingga momentum ini tidak diperbolehkan liput berita yang bersifat faktual?
Joko Widodo sebagai pimpinan kepala Negara Indonesia bahwa dengan pernyataan yang dibuat oleh Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia yang dibentuk untuk tim pencarian Ham di Papua Barat adalah tidak wajar sesuai dengan alur langka politik yang sulit untuk disembunyikan, karena pernyataan itu untuk mengagresifkan United Liberation Movement fo West Papua (ULMW)  untuk masuk anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) serta untuk menolak tim pencarian fakta dari Pacific Island Forum (PIF).dan menolak tim investigasi dari hukum  HAM Internasional begitupun menolak Wartawan asing masuk wilayah Indonesia.
Maka saya mensoroti dengan pernyataan diatas ini harus ada pengawasan dari tim investigasi dari Majelis Dewan Umum PBB serta hukum HAM Internasional  yang masi berlaku karena UUD dari Indonesia tentang Pengadilan HAM No 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sudah tidak berguna bagi bangsa Indonesia dan suda telah rapuh.
Karena dengan tingkah-laku  Negara Indonesia tidak menglandaskan dengan peka memanusiawi serta rasa bertoleran tidak memiliki maka, perlu adanya gagasan tertulis kepada HAM intenasional dengan sila-sila dibawah ini:
Karena  pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia
Mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan biadab yang telah marah hati nurani umat manusia, dan munculnya sebuah dunia di mana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan keyakinan dan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari orang-orang biasa
Bangsa PBB memiliki dalam Piagam menegaskan kembali iman mereka dalam HAM dalam martabat dan nilai pribadi manusia dan dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan telah bertekad untuk meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik di kebebasan yang lebih besar.
Negara anggota telah berjanji sendiri untuk mencapai, bekerjasama dengan PBB, promosi penghormatan universal untuk  ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental
Pemahaman umum dari hak-hak dan kebebasan adalah pentingnya terbesar untuk realisasi penuh janji-janji yang ada pada manusia.
Dengan pernyataan diatas kelalaian terhadap Negara Indonesia yang tidak mampu untuk mengatasi setiap problema yang bersifat kriminal berat yang dilakukan  oleh Indonesia terhadap Ras Manalesia di bangsa Papua Barat, maka kami minta dengan penuh tegas kepada pemimpin Negara Indonesia segerah merestui dengan hasil permintaaan kami, karena kami percaya dan yakin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak memiliki hukum adil dan beradab, tanpa instansi satupun yang tidak memaknai hukum keadilan dan hukum perdamian di negeri yang dikotori dengan darahnya orang  bangsa papua barat ini.
Pernytaan ini bilah tidak sesuai dalam penyampaikannya maka dengan ini rakyat Papua akan  menolak penuh dengan tim yang akan dibentuk untuk kepentingan Nasional NKRI itu.
Indonesia dibentuk tim pencari HAM di wilayah berbasis Ras Manalesia Papua Barat itu, dengan skenario yang  sangat tidak rasional karena semuanya itu untuk taktik menggagalkan ULMWP masuk anggota full di rumpun MSG serta untuk menolak tim pencarian fakta dari PIF.
Di himbauan kepada seluruh faksi yang pro aktif pada barisan merah putih   bangsa Indonesia, yang mendapatkan informasi  ini segera bernegosiasi  dan mempersatukan setiap gagasan diatas. Agar setiap kasus yang tidak secara manusiawi NKRI membungkam dan berbagai tim mengakibatkan stigma yang dibentuk tingkat kepentingan nasional ini, bisa dimonitori oleh komite HAM internasional yang mengusut  dan menemukan titik pusat setiap kasus di Papua Barat. 
Setelah memahami hal ini, yang menjadi catatan bahwa: 
*Indonesia  saat ini semua pintu masuk keluar akan jadi melulu *Indonesia dibentuk berbagai varia tim tanpa persetujuan dari pihak manapun  ujung-ujungnya tidak ada pihak yang dipercayai
*Arah arus politik Indonesia tidak begitu sulit untuk di injak, tapi dia jago lompat karena dengan uang darah Rakyat Papua Barat *Indonesia tidak cerdik politik dengan saraf, tapi boleh dibilang cerdik digabungkan dengan Politic Money
*Indonesia tidak jago  politik melalui Psikis tapi Indonesia dinamakan jago melalui Fisik.
Penulis adalah mahasiswa Papua

MSG chair urges UN intervention in West Papua

Written By OF28 BLVCK on Jumat, 13 Mei 2016 | Jumat, Mei 13, 2016

The chairman of the Melanesian Spearhead Group, Manasseh Sogavare, says the regional body is pushing for an urgent intervention by the United Nations in West Papua.
                                              Manasseh Sogavare

Mr Sogavare, who is the prime minister of Solomon Islands, has also declared his country's support for the United Liberation Movement for West Papua's bid to be a full member of the MSG.
Mr Sogavare has just been in Port Vila where he met with his Vanuatu counterpart Charlot Salwai whose proposal to give the Liberation Movement full membership at the MSG is to be discussed at an upcoming MSG leaders summit in Papua New Guinea.
While in Vila, the MSG chair met with visiting representatives of the Liberation Movement which has strong support in Indonesia's Papua region.
Since the West Papuans were granted observer status in the MSG last year, Mr Sogavare said the situation in Indonesia's Papua region had become more tense, leaving the indigenous people on the "brink of extinction".
This comes after Indonesia's leading human rights organisation said that since the new government came to power in late 2014, abuses in Papua were as rampant as they were under previous governments.
United Liberation Movement for West Papua members Mama Yosepha Alomang, Edison Waromi, Andy
Ayamiseba and Jacob Rumbiak with the Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare (centre),
United Liberation Movement for West Papua members Mama Yosepha Alomang, Edison Waromi, Andy Ayamiseba and Jacob Rumbiak with the Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare (centre), Photo: MSG

Crossing the line

Indonesia was granted MSG associate member status last year in a bid to foster dialogue with Jakarta on West Papua.
However, in a statement, Mr Sogavare censured Jakarta for rebuffing his his request for dialogue on Papua.
'Indonesia has crossed the line so we need to take some tough stance," he said.
A recent surge in Indonesian diplomatic overtures to Pacific Islands countries is increasingly seen as being about countering the growing regional support for West Papuan self-determination aspirations.
The Indonesian President Joko Widodo's refusal to meet with Mr Sogavare in his capacity as the MSG chair has been proffered as grounds for the Melanesian states to "take the matter up to the next notch which is the United Nations".

Mr Sogavare said as well as the membership bid, the MSG summit would address the group's pursuit of UN action on what he called "genocides committed against humanity in West Papua by Indonesia".
While Solomon Islands, Vanuatu and New Caledonia's Kanaks have signalled support for West Papua's membership bid, it remains uncertain where the other two full MSG members - Fiji and PNG - stand.
Governments of both countries have closer ties with Indonesia than the others, and Jakarta has recently said that it has support of the Fiji and PNG for its own bid for full MSG membership.
Prime Minister Frank Bainimarama receives a 5 million US dollar cheque from Indonesia's Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan.
March, 2016: Fiji Prime Minister Frank Bainimarama receives a 5 million US dollar cheque from Indonesia's Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan. Photo: Fiji Sun

Vanuatu appeared to counter that when prime minister Salwai suggested Indonesia should be stripped of its membership status within the MSG.
The West Papua issue continues to be a stern test of MSG unity.

Confusion over director-general's appointment

The upcoming MSG leaders summit was already shadowed by division among the members of the appointment of a new director-general.
Last month Papua New Guinea and Vanuatu objected to confirmation by the MSG chairman that the Fiji diplomat Amena Yauvoli had been selected for the role, which has been vacant since last year.
Earlier, it came as a surprise to other MSG members that the Fiji Foreign Minister Ratu Inoke Kubuabola announced Mr Yauvoli's appointment to media, when the formal selection process was still underway.
PNG Foreign Minister Rimbink Pato (right) talking to his Indonesian counterpart Retno Marsudi.
Jakarta's outreach to Melanesia: Indonesia's Foreign Minister Retno Marsudi in talks with her PNG counterpart Rimbink Pato (right). Photo: Supplied

The MSG summit, originally scheduled for the first week of May in Vanuatu, was supposed to be when the leaders deliberated on the director-general's appointment.
Vanuatu had put forward its own nomination for the role, its ambassador to the European Union Roy Mickey-Joy, and insisted that the selection be finalised at the summit.
At the last minute,the summit was postponed, amid reports that Fiji's prime minister Frank Bainimarama opted instead to attend the Queen's birthday celebrations in Britain.
The MSG chairman said the summit would now be held next month, in Port Moresby.
Papua New Guinea's capital, Port Moresby
Papua New Guinea's capital, Port Moresby Photo: RNZI / Johnny Blades

Mr Sogavare has also now indicated that he despite his earlier statements, he would allow the formal appointment of a director-general to proceed as originally planned, with a decision to be reached at the summit.

The other priority item on the summit's agenda is the formal application for full membership by the United Liberation Movement for West Papua.

SOURCE:
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/303794/msg-chair-urges-un-intervention-in-west-papua

West Papuan report reveals country in ‘slow-motion genocide

Written By OF28 BLVCK on Jumat, 06 Mei 2016 | Jumat, Mei 06, 2016


Report shock: Indigenous community leader Sam Watson, The United Liberation Movement for West Papua’s Australia and Pacific countries ambassador Amatus Douw, Catholic Justice and Peace Commission executive officer Peter Ardnt and Senator Claire Moore. 
THE Catholic Justice and Peace Commission of Brisbane has called on the United Nations to investigate human rights abuses in West Papua.
The commission has issued a report documenting recent military and police intimidation, beatings and torture, kidnapping and murder in West Papua.

The report concluded there has been no improvement in human rights in West Papua after a Commission Shadow Human Rights Fact Finding Mission visited the Indonesian provinces of Papua and West Papua in February.

On March 9, The Catholic Leader reported recent alleged cases of human rights abuse cited by the fact-finding mission members – Commission executive officer Peter Arndt, and respected human rights advocate Josephite Sister Susan Connelly.

Sr Connelly, likened her visit to West Papua to “stepping back twenty years when I first went to East Timor”.
“The same oppressive security presence everywhere, the same suspicion, bewilderment, frustration and sadness,” she said.
“The same fear. The same seemingly groundless hope.”
CJPC executive officer Peter Arndt has released a 24-page report on the fact-finding mission “We Will Lose Everything”, based on interviews with more than 250 community leaders in Jayapura, Merauke, Timika and Sorong.

“We heard many stories of bashings, torture, murder, economic hardship, social marginalisation and cultural deprivation,” Mr Arndt said.
“There is clear evidence of ongoing violence, intimidation and harassment by the Indonesian security forces.”
Mr Arndt identified the instigators of alleged human rights violations as members of the Indonesian army including Kopassus, police including a special counter insurgency unit, Detachment 88, and Indonesia’s intelligence agency, BIN.

The fact-finding team also heard and saw evidence of the rapid demographic shift in West Papua resulting from the influx of Indonesian migrants into West Papua.
It heard evidence of growing marginalisation of Papuans economically, socially and culturally.
Many Papuans met by the delegation expressed immense desperation at the combined effect of their violent repression and marginalisation.
“An environment of great fear and desperation was clearly evident among the people,” My Arndt said.
“Many spoke of a slow motion genocide.”
The fact finding mission also met with eyewitnesses of the 1969 “act of free choice” – a United Nations sanctioned vote given to 1022 Papuans to decide whether the former Dutch colony should be granted independence or become integrated into the Indonesian Republic.

The evidence of one woman who took part in the vote supported the claim that the Indonesian security forces used violence and intimidation to obtain a unanimous vote of consent to become part of Indonesia.
“She was threatened with dire consequences if she did not support the Indonesian takeover,” the report said.
“She still showed great distress and guilt over her part in the vote all these years later.
“She sees her support for the Indonesian occupation as a betrayal of her people’s wishes.
“Worse still she cannot publicly share what happened for fear of what that might mean for her own life and the life of her family.
“Her distress and guilt is all the worse because of the many brutal acts of repression at the hands of Indonesian security forces she has witnessed in her town since that fateful day.”

The CJPC report called for action at the United Nations to investigate human rights abuses, and for the Indonesian Government to negotiate with the United Liberation Movement for West Papua to find a pathway towards self determination.

Last week Mr Arndt travelled to Port Vila, Vanuatu to submit his findings to members of the Melanesia Spearhead Group, an intergovernmental organisation composed of four Melanesian states – Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu.
Indonesia is a member of the group and the ULM has observer status.
There has also been an upsurge in arrests and detention in West Papua, following demonstrations marking the anniversary of transferal of administration in the former Dutch New Guinea to Indonesia in 1963.

By Mark Bowling

SOURCE:http://catholicleader.com.au/news/a-slow-motion-genocide

REFERENDUM SOLUSI PAPUA

REFERENDUM SOLUSI PAPUA

Tetap Teguh Dalam Perjuangan

Tetap Teguh Dalam Perjuangan

Google+ Badge

TEMUKAN KAMI DI FACEBOOK

Free West Papua

Free West Papua

Freedom Now

Freedom Now

HIDUP SEKALI,MATI SEKALI

HIDUP SEKALI,MATI SEKALI

SATU KOMANDO MENUJU KE MSG

SATU KOMANDO MENUJU KE MSG

KIRIM PESAN ANDA

Nama

Email *

Pesan *

MENGUNGKAPKAN ISI HATI MELALUI TULISAN

MENGUNGKAPKAN ISI HATI MELALUI TULISAN

SATU MIMPI MENUJU FREEDOM

SATU MIMPI MENUJU FREEDOM
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Berjuang Tanpa Batas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mesak Kedepa
Proudly powered by Blogger